Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V ‘memelototi’ krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah terjadi selama sekitar empat bulan terakhir.
Dua pulau itu merupakan salah satu destinasi wisata favorit wisatawan asing maupun domestik di NTB.
Kondisi krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno itu pun disinyalir membuat sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan ke sana.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria mengatakan timnya menemukan indikasi dugaan pelanggaran dalam proses perizinan antara pemerintah dan pihak swasta selaku penyedia air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Temuan itu mengungkap anomali dalam pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya memperburuk krisis, tetapi juga menimbulkan potensi dugaan terjadinya korupsi.
“Kami menemukan adanya indikasi (dugaan) mens rea (niat jahat) dalam proses perizinan yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menciptakan monopoli yang merugikan masyarakat dengan harga air yang tidak wajar dan pelayanan yang buruk,” ujar Dian Patria dalam keterangan yang dikutip Rabu (21/8).
Menurut pihak pemerintah daerah, tutur Dian, terdapat dua penyedia air untuk tiga pulau (Gili Air, Gili Trawangan, dan Gili Meno) yang masuk administrasi kabupaten Lombok Utara, NTB.
Pertama, pasokan air untuk Gili Air didapat melalui PDAM dengan pipa bawah laut, sedangkan Gili Trawangan dan Gili Meno disuplai pihak swasta.
Sebelumnya Gili Meno mendapat suplai dari pihak swasta lainnya, namun kini tengah mogok operasi karena tersandung masalah hukum.
Di sisi lain, Dian mengatakan selama pendampingan lapangan di tiga Pulau Gili pada 17-18 Agustus 2024, Tim Korsup KPK menemukan situasi yang berbeda.
Tempat pengeboran pipa bawah laut milik pihak swasta dimaksud di Gili Trawangan telah disegel Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Namun, diduga pihak tersebut tetap melakukan aktivitas pengeboran secara diam-diam.
“Di Gili Meno, Pemda bilang izinnya sedang diurus buat Portable Reverse Osmosis, tapi di lapangan sudah ada kegiatan. Berarti sama dengan kegiatan tanpa izin. Di Trawangan, diduga di lokasi yang sudah disegel pun mereka tetap bekerja. Jadi, ada pelanggaran di atas pelanggaran,” ungkap Dian.
“Dulu Kementerian PU mau bantu pasang pipa sampai Gili Trawangan, kenapa dihentikan? Dengan alasan suplai air sudah kerja sama dengan pihak swasta. Nah, ini apakah pemberian kontrak tersebut prudent atau ada konflik kepentingan di sana? Jangan sampai ada korupsi di situ,” sambungnya.
Dampak buat warga di Gili
Dian mengatakan berdasarkan temuan tersebut, pihaknya menyimpulkan kondisi tersebut membuat pelaku usaha dan masyarakat kembali kesulitan mendapat pasokan air bersih, hingga harus memesan air dari pedagang air isi ulang yang disuplai dari daratan Lombok. Tarif air yang tinggi mencapai Rp12.000 per galon, semakin menambah beban ekonomi masyarakat.
“Saat ini pemda memang mengirim air 10-15 kubik air PDAM dengan tong-tong besar melalui boat, tapi kapasitasnya tidak mencukupi dan itu hanya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Sebagai alternatif, saya membeli air galon dari pedagang yang datang dari Lombok untuk tempat usaha. Harganya Rp12.000-Rp15.000 per galon,” kata seorang pemilik restoran dan penginapan di Gili Trawangan sebagaimana termuat dalam rilis KPK.
Terkait permasalahan tersebut, KPK sebelumnya sudah mengundang dan berdialog bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, OPD terkait, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian LHK, Direktur PDK KKP, Direktur PRL KKP, BKKPN Kupang, hingga PSDKP Benoa dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak dan Perbaikan Layanan Publik di Gili Tramena pada Jumat (16/8) lalu.
Dia menerangkan pihaknya menyarankan pipa bawah laut ke Gili Air itu disambungkan juga ke Gili Meno dan Gili Trawangan untuk menyelesaikan krisis air bersih di destinasi wisata itu.
“Sumber daya air di Lombok Utara ini sebenarnya surplus. Harusnya masalah di tiga Gili ini bisa diselesaikan. Pemerintah KLU [Kabupaten Lombok Utara] sudah memasang pipa bawah laut dan mendistribusikan air bersih PDAM ke Gili Air. Pipa ini bisa disambungkan ke Gili Meno dan Gili Trawangan, sehingga masalah air bisa selesai tanpa perlu pihak ketiga yang mengganggu ekosistem laut,” kata Dian.
Harga air bersih di Gili Air hanya Rp4.000 per meter kubik, jauh lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pihak ketiga di Gili Meno dan Gili Trawangan yang mencapai Rp35.000-Rp40.000.
“Pemerintah seharusnya hadir di sini, jangan hanya menyerahkan air pada pihak ketiga. Air merupakan hak dasar bagi masyarakat,” tegas Dian.
Sebelumnya, mengutip dari detikBali, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo pada 5 Agustus lalu mengatakan air sudah mengalir kembali di Gili Trawangan. Sementara itu penyaluran air untuk Gili Meno masih proses.
“Khususnya di Gili Trawangan saya melihat airnya sudah mengalir dan wisatawan juga sudah banyak,” ucap Fadjar
Fadjar mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian Kemenparekraf. Sehingga pemerintah daerah dan para pelaku usaha bekerja cepat mengatasi krisis air bersih.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budiastuti pun mengatakan kondisi suplai air bersih di Gili Trawangan telah kondusif. Sedangkan di Gili Meno saat ini masih proses penanganan.
Sementara itu, Ketua IHGMA DPD NTB Lalu Kusnawan menuturkan krisis air bersih cukup menjadi trending topik dan sudah teratasi. Dia memprediksi pada Agustus 2024 kunjungan di tiga Gili menembus 4.500 orang.
Pihaknya pun berharap krisis air bersih di dua Gili itu segera teratasi, sehingga ketika ada gelaran MotoGP pada September mendatang turis pun bisa berwisata ke sana.
“Kemudian akhir September kami berharap event MotoGP akan berimbas pada yang di Gili,” ujarnya.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240821134754-12-1135718/kpk-pelototi-krisis-air-bersih-di-gili-trawangan-dan-gili-meno-ntb
